surveySetelah reformasi, survei politik seperti mendapat tempat dan pasarnya. Menjelang Pemilu atau Pilkada kita biasanya disuguhi berbagai hasil survei yang mengukur tingkat popularitas dan tingkat keterpilihan para kandidat Pemilu. Di hari pemilihanpun survei tidak berhenti. “Perhitungan cepat” berlomba cepat menampilkan prediksi hasil dari perhitungan suara.

Puncaknya adalah Pemilu tahun 2004. Ketika rakyat Indonesia berkesempatan memilih pemimpin dan wakil mereka di parlemen secara langsung. Tidak mengherankan. Pemilihan langsung membuat para kandidat menjadi tergantung dengan opini dan pilihan masyarakat.

Bagaimana kaitannya dengan survei politik? Secara tidak langsung rupanya hasil survei ini mempengaruhi pendapat sebagian masyarakat. Di antara kelompok fanatik dan apatis, rupanya lebih banyak kelompok yang mencari “aman”. Mereka ini punya kecenderung an “ikut-ikutan” memilih kandidat yang mempunyai peluang paling besar untuk menang.

Kondisi inilah yang dimanfaatkan oleh para kandidat atau partai untuk membayar survei yang bertujuan mempengaruhi suara dari kelompok masyarakat yang mencari “aman” tersebut.

 

Sebelumnya lembaga survei melakukan survei politik secara independen. Data-data dan hasil survei dimanfaatkan dan dijadikan acuan tim sukses salah satu kandidat untuk merancang atau memperbaiki strategi kampanye mereka.

Namun kini tidak sedikit lembaga survei yang merangkap pekerjaan sebagai konsultan pemenangan salah satu kandidat atau partai peserta Pemilu maupun Pilkada. Artinya? Obyektivitas dan kemandirian survei yang mereka lakukan memang patut dicurigai. Kini survei dijadikan sebagai upaya untuk mempengaruhi opini rakyat terhadap partai dan kandidat yang membayarnya. Sederhananya mereka akan merancang survei yang menempatkan kandidat dan partai tersebut berada dalam rating tinggi. Menyebarluaskannya. Media massa memuatnya. Dan rakyat dipaksa menelannya!

Survei inilah yang membodohi rakyat. Dengan berlindung di balik akademisi dan ilmiah, yang mereka lakukan sebenarnya lebih pantas disebut iklan politik. Survei benar-benar dilakukan untuk mempengaruhi opini positif terhadap kandidat atau partai yang membayar mereka. Tidak ada bedanya dengan iklan bukan?

Bagaimana bisa? Inilah pembodohan kedua. Rakyat hanya disodori hasil akhir. Paling berisi rating dan jumlah responden. Padahal lembaga survei, tanpa diketahui rakyat, sebenarnya bisa mengatur pertanyaan dan merekayasa pemilihan responden.

Misalnya dalam suatu hasil survei, JK sama sekali tidak disebut sebagai calon presiden yang populer di mata responden. Tidak ada responden yang memilih JK dalam rating popularitas calon presiden. Benarkah? Karena dalam survei yang sama justru JK menempati urutan teratas sebagai calon wakil presiden yang popular mendampingi presiden saat ini.

Ini bisa saja terjadi karena dalam pertanyaan tertutup yang sering digunakan dalam survei nama JK tidak ada dalam pilihan jawaban untuk pertanyaan calon presiden yang dianggap populer. Nama JK berada dalam pilihan jawaban calon wakil presiden. Meski biasanya ada jawaban kosong untuk diisi responden, tapi tidak akan banyak responden yang menuliskan jawaban di luar pilihan jawaban yang tersedia. Jadi bagaimana akan dipilih jika tidak ada dalam pilihan jawabannya?

Belum lagi jika kita secara kritis bertanya: siapakah yang menjadi responden survei tersebut?

Sudah saatnya rakyat diberi tahu: Kritis dan jangan mengandalkan hasil survei. Jangan mau disetir oleh permainan intelektual yang berkongsi dengan elit politik. Lembaga survei harus dipaksa jujur menyebutkan pihak yang membiayai survei. Rakyat agar kritis terhadap kredibilitas lembaga survei.

Survei harus dikembalikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang terikat dengan metodelogi dan teknik survei. Bukan ditunggangi oleh kepentingan politik. Ini persis ketika Orde Baru menunggangi survei yang dilakukan Badan pusat Statistik (BPS) untuk memperlihat kemajuan dan kesejahteraan semu.

Sumber: pilih23.com