jkUntuk kampanye Pemilu tahun 2009 kedepan Wakil Preiden Kalla meminta kepada Presiden Susilo Bambang agar tak lagi mengatakan “kita akan”.

“Saya sampaikan kepada beliau bahwa jangan lagi menggunakan kata itu, tapi kita telah,” ucap Jusuf Kalla saat berpidato di depan anggota legislatif Partai Demokrat Se-Indonesia di Hotel Sahid Jaya Jakarta, Sabtu (3/3). Menurut Kalla kata “kita akan” hanya pantas digunakan oleh para pendatang dalam kampanye presiden 2009.

Sedangkan untuk bagi pemrintah yang berkuasa jika ingin mencalonkan lagi maka harus mampu menunjukkan apa yang telah dihasilkan selama memerintah. Oleh karena itu di Kalla berharap masyarakat bisa memahami berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk menyejahterakan rakyat. Dia juga meminta agar partai demoktar sebagai partai pendukung pemerintah mau bekerjasama.

“Karena partaipun punya peran, sebagai bagian dari negara, untuk turut serta menyejahterakan rakyat,” ucap Kalla. Upaya untuk kesejahteran ini menurutnya tidak bisa dilepaskan dari masalah ekonomi. “Tidak ada bangsa yang sejahtera tanpa pertumbuhan ekonomi yang baik,” ucap Kalla. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kata Kalla investasi dari siapapun, baik pemerintah, swasta dan asing akan memegang peranan penting. Hanya saja untuk menumbuhkan perekomian, termasuk investasi, yang kuat bangsa ini memiliki banyak dilema.

“Bangsa ini punya keinginan dan ketidak inginan yang sama banyak jumlahnya dan saling bertentangan,” ucap Kalla. Dia lalu mencontohkan tentang keinginan untuk meningkatkan anggaran pendidikan yang dibarengi dengan penolakan pengurangan subsidi pada beberapa sektor. Menurutnya hal itu tidak bisa dilakukan seketika.

Kalau anggaran pendidikan dipaksa naik tanpa tahap maka harus ada pengurangan anggaran atau subsidi di bidang lain, misalnya pertanian, kesehatan, infrastruktur dan sebagainya. “Repot, bagaimana kalau bangunan sekolahan bagus tapi jalan didepannya rusak,” ucapnya sambil tertawa. Oleh karen itu Kalla berharap kedepan partai dapat saling bahu-membahu untuk membantu menyejahterakan masyarakat. Apalagi bagi mereka-mereka yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat.

Dalam kesempatan ini Kalla juga menyayangkan keputusan Mahkamah Konstitusi yang merefisi undang-undang pendidikan nasional tapi hasilnya malah tidak adil. Ketidak adilan itu terletak pada penghapusan pasal tentang peningkatan dana pendidikan sampai 20% diluar anggaran gaji, guru dan kedinasan secara bertahap.

“Tapi pasal yang mengatakan diluar anggaran gaji, guru dan kedinasan tidak dihapus, ini kan jadi timpang,” ucap Kalla. Sehingga akan sangat memberatkan pemerintah. Lalu masih dengan senyum tersungging kala mengatakan, “Tapi kan yang bikin anggaran DPR, jadi kalau tidak bisa terpenuhi yang melanggar yan yang bikin anggaran,” ucapnya.

Sumber: setwapres.go.id