tni1Pergantian panglima TNI dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) ternyata menyisakan sejumlah isu yang mengundang polemik. Persoalan reformasi internal di tubuh TNI dan pengadaan alat utama sistem kesenjataan (alutsista) merupakan dua isu yang paling santer diperdebatkan. Yang jelas, seperti dilansir oleh situs Gatra.com Teka-teki tentang pengganti Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) terjawab sudah. Letjen Agustadi Sasongko Purnomo dilantik Presiden Susilo Bambang “SBY” Yudhoyono, Jumat pekan lalu, di Istana Negara, Jakarta. Mantan Sekretaris Menko Polhukam ini menggantikan Jenderal Djoko Santoso, yang dipromosikan menjadi Panglima TNI.

Sementara Posisi Panglima TNI hari ini diserahterimakan dari Marsekal TNI Djoko Suyanto kepada Jendral TNI Djoko Santoso. Setelah melalui serangkaian prosedur, termaksud fit and proper test di DPR, Jenderal TNI Djoko Santoso resmi menjabat sebagai Panglima TNI. Mengenai pergantian jabatan ini, menurut Djoko Suyanto, merupakan dinamika organisasiĀ  dan bagian dari proses pembinaan yang senantiasa berlangsung secara berencana, sistematis dan berlanjut dengan konsisten. Pada lingkup internal TNI sendiri, pergantian Panglima juga merupakan implementasi dari prinsip-prinsip kaderisasi dan regenerisasi dalam pembinaan personel yang dipersiapkan secara cermat.

Menanggapi penilaian sejumlah pihak yang menganggap proses reformasi internal di tubuh TNI terhenti, mantan penjabat Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto dalam pidato sambutannya membenarkan masih ada sejumlah agenda reformasi di tubuh TNI yang membutuhkan kesabaran, waktu, serta konsistensi yang tinggi.

Djoko Santoso menambahkan: “Sesungguhnya secara kuantitas TNI telah melaksanakan seluruh amanat (reformasi internal) dari UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Amanat seperti tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan tunduk pada peradilan umum. Namun memang diakui secara kualitas hal itu masih perlu ditingkatkan dan diperbaiki.”

Namun demikian, mantan KSAD Jendral Djoko Santoso, yang saat ini diangkat menjadi Panglima TNI, ternyata masih meninggalkan pekerjaan rumah bagi KSAD baru, Letjen Agustadi Sasongko Purnomo. Program pengadaan alat utama sistem kesenjataan (alutsista) dari luar negeri ternyata masih menyimpan masalah. Ketika dilakukan uji kelayakan Panglima TNI di Komisi I DPR, awal Desember lalu, sejumlah persoalan menyangkut pengadaan di tubuh TNI-AD sempat dipertanyakan anggota DPR. Dari pengadaan ambulans TNI-AD hingga pengadaan sistem peluru kendali (rudal) pengganti Rapier yang sudah phasing out.

Rapat paripurna DPR bahkan membuat sejumlah catatan bagi Jend. Djoko Santoso. Antara lain, meminta agar pengadaan alutsista dilakukan secara transparan dan akuntabel. Sejumlah rekomendasi DPR itu kini ikut menjadi pekerjaan rumah bagi pemangku komando TNI-AD yang baru. Agustadi, mantan Pangdam Jaya yang sebentar lagi menyandang pangkat bintang empat, harus menyelesaikan persoalan pengadaan tersebut. Termasuk pengadaan rudal dari Cina yang sempat menghebohkan Mabes TNI-AD, beberapa waktu lalu.
Jenderal Djoko Santoso, dalam beberapa kesempatan, menyebut adanya persaingan usaha sebagai pemicu munculnya kasus itu. Maklum, kontrak pengadaan sistem senjata untuk mengisi alutsista Detasemen Artileri Pertahanan Udara TNI-AD ini mencapai US$ 35 juta atau sekitar Rp 330 milyar.

tapi, hasil penelusuran Gatra.com menunjukkan, masalah itu tak sebatas persaingan usaha. Penunjukan salah satu pihak sebagai pemasok pengadaan sistem rudal tersebut meruapkan aroma lain. Bahkan Gatra menduga, ada kongkalikong di balik terpilihnya sistem rudal TD 2000 dari China National Precision Machinery I/E Corp (CNPMIEC) itu.

Kasus ini muncul setelah Markas Besar TNI-AD, akhir tahun 2006, berencana membeli pengganti Rapier, peluru kendali darat ke udara buatan Inggris, yang sudah tua. Dalam surat kepada Panglima TNI, Asisten Logistik KSAD Mayor Jenderal Kardiyono menyebutkan, ada dua penawaran sistem persenjataan dari Cina. Senjata dari “negeri tirai bambu” ini dipilih karena kemungkinan embargo sangat kecil dan harga serta teknologi yang ditawarkan dianggap memadai. penawaran pertama datang dari CNPMIEC. Perusahaan ini menawarkan sistem rudal TD 2000. Tawaran kedua datang dari BUMN China lainnya, China North Industries Corp atau Norinco. Perusahaan ini menawarkan sista Giant Bow II

Dalam surat itu, Kardiyono meminta izin Panglima TNI untuk menunjuk CNPMIEC. Menurut dia, TY-90 buatan Norinco tidak dipilih karena merupakan peluru kendali udara ke udara. Penunjukan langsung ini mengundang protes Norinco. Norinco mengklaim, sistem rudal TD 2000 CNPMIEC adalah produk mereka yang sudah kedaluwarsa. Selain itu, tim penguji dari Mabes TNI-AD juga menyarankan agar sistem Giant Bow II dijadikan alternatif pengganti Rapier.

Anehnya, pihak Mabes TNI-AD tidak mau menanggapi temuan tidak beres ini. Menurut Kepala Dinas Penerangan TNI-AD, Brigjen Ricardo Siagian, Mabes TNI-AD menganggap hal itu sekadar persaingan usaha yang tak perlu dikomentari dan Mabes TNI-AD tidak ingin berpolemik tentang hal itu. Brigjen Ricardo menegaskan pula, proses pengadaan sista TD 2000 telah melalui prosedur dan mekanisme serta teknis administrasi yang berlaku di lingkungan TNI/Departemen Pertahanan.