Anggota DPR yang menjadi wakil rakyat seringkali absen saat sidang di lembaga ini. Apalagi di hari-hari ini menjelang kian dekatnya pemilu, para kader partai politik yang duduk di DPR mulai sibuk menjalankan berbagai agenda mereka sehingga tugas utama yang seharusnya mereka emban menjadi terbengkalai. Berbagai rapat yang digelar DPR terlihat lengang karena banyaknya anggota yang bolos. Sebagaimana yang dilaporkan Koran Kompas hari ini (Kamis 18/12), Rapat DPR hanya dihadiri segelintir anggotanya? Pemandangan ini seakan sudah menjadi hal yang biasa terjadi. Rapat paripurna yang menyediakan 550 kursi empuk bagi para anggotanya, seringkali terlihat kosong melompong.

Ruangan yang maha besar itu jadi terlihat terlalu besar untuk menampung jumlah anggota yang hadir. Sidang paripurna yang akan mengesahkan 5 RUU, Kamis (18/12), juga sepi dari anggota.

Hal yang sama juga terjadi rapat-rapat pansus. Beberapa waktu lalu, Ketua Pansus Penghilangan Orang secara Paksa, Effendi Simbolon mengeluhkan minimnya keaktifan anggota pansus dalam pembahasan dan rapat dengar pendapat dengan pihak-pihak terkait.

Dari 50 orang anggota pansus, rapat seringkali hanya dihadiri tak lebih dari 20 orang. Effendi bahkan sempat mengatakan, akan melaporkan ke pimpinan dewan untuk menegur fraksi-fraksi yang anggotanya malas.

Keluhan yang sama juga diungkapkan anggota pansus RUU Komisi Yudisial, Gayus Lumbuun. Politisi PDIP ini mengatakan, rapat-rapat pansus RUU KY hanya dihadiri tak lebih dari 10 orang. Kondisi yang menurutnya jauh berbeda jika rapat digelar pansus RUU MA.

Ketua Fraksi PKB Effendi Choirie menggulirkan wacana, agar kesekjenan mengumumkan keaktifan anggota DPR. Menurutnya, “FKB akan mengusulkan ke Kesekjenan DPR untuk merekap keaktifan anggota dalam setahun ke belakang dan pimpinan DPR mengumumkannya,”. Ia mencontohkan, pada pengesahan ratifikasi konvensi internasional terkait kejahatan transaksional pada paripurna kemarin, masing-masing fraksi hanya diwakili tak lebih dari 3-4 orang anggotanya. Ruangan rapat paripurna pun jadi terlihat terlalu besar untuk menampung para anggota dewan yang terhormat….Perlukah diumumkan anggota dewan yang malas?

Sebenarnya usulan Effendi Choirie, agar keaktifan anggota dewan di DPR diumumkan, menarik untuk ditindaklanjuti. Mengingat, selama ini, baik rapat paripurna, rapat komisi, maupun rapat pansus sering kali hanya dihadiri sedikit anggotanya. Ke mana saja para anggota dewan itu?

Namun Ketua Fraksi PDI-P Tjahjo Kumolo tak sepenuhnya sepakat dengan usulan tersebut. Menurut Tjahjo, anggota DPR bukanlah karyawan DPR yang harus selalu absen setiap hari. Anggota DPR, kata Tjahjo, mewakili partai dan punya tugas lain, di luar tugas kedewanan. Masih menurut Tjahjo di sela-sela Rapat Paripurna DPR yang digelar hari ini, “Biarkan itu urusan Badan Kehormatan (BK). Perlu diingat, anggota DPR bukan karyawan DPR. Kami adalah petugas partai, bukan karyawan DPR yang harus absen setiap hari. Ini kan lembaga politik,”.

Padahal, dalam tata tertib DPR disebutkan, para anggota yang 3 kali mangkir dari rapat akan diberikan sanksi. Namun, selama ini tak pernah terdengar ada anggota yang mendapatkan sanksi atas ‘kemalasannya’. “Kecuali ada voting, atau pengajuan hak DPR, ya harus hadir,”.

Menurut Tjahjo, tatib DPR jangan dimaknai terlalu kaku. Bagaimanapun, dalam pandangan dia, anggota DPR harus mengutamakan konstituennya. Karena menurutnya Kadang-kadang, mereka harus menemui konstituen yang jadwalnya berbenturan dengan rapat di DPR. Dalam kondisi seperti ini menurut Tjahjo harus mengutamakan konstituen. Ia mengusulkan, perlunya diubah mekanisme pengambilan keputusan agar tidak lagi di level paripurna. Namun, cukup di komisi.

Berbeda dengan Tjahjo, Ketua Fraksi Partai Demokrat Syarif Hasan justru menyatakan dukungannya atas usulan pengumuman keaktifan anggota dewan. Dikatakan Syarif, sebagai representasi rakyat, anggota DPR harus menjalankan tugas-tugas yang menjadi kewajibannya.

Syarif mengatakan,”Bagus sekali usulan itu. Anggota DPR kan representasi rakyat. Maka, anggotanya harus ikut dong semua program yang dijadwalkan. Terlepas, jika ada halangan,”.

Benturan jadwal antara rapat DPR dan acara di luar gedung dewan, menurutnya, bukan alasan. Risiko seorang anggota dewan, untuk mengatur time management-nya. Oleh karena itu menurutnya, “Kita transparan saja. Bisa ikut atau tidak, tergantung bagaimana masing-masing anggota menjalankan kewajibannya sebagai anggota legislatif dan menemui konstituennya,” .

Masih terkait aksi bolos anggota DPR, Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) Agus Condro Prayitno kemarin mendesak Badan Kehormatan (BK) DPR mencari bukti sendiri terkait laporan tentang Taufik Kiemas yang dituding sering membolos rapat komisi.

Ia menegaskan, dirinya tidak perlu melampirkan barang bukti yang menyatakan bahwa anggota FPDIP Taufik Kiemas, yang juga suami mantan presiden Megawati Soekarnoputri, sering absen dalam rapat komisi dan paripurna.

Menurutnya , “Bukti apa lagi? Inikan mencari barang di rumah sendiri. BK tinggal meminta data presensi di komisi-komisi dan daftar hadir di sekretariat paripurna. Buat apa susah-susah amat cari bukti,”. Menurut Agus, yang siang itu menggunakan kemeja putih lengan pendek, dirinya enggan jika harus mengumpulkan data tersebut.

Ia berharap, laporan tersebut bisa menjadi entry point untuk menertibkan anggota DPR yang kerap bolos lainnya. Ia menandaskan, menjadi anggota DPR itu kan mandat rakyat. Kita harus memenuhi aspirasi rakyat. Setidaknya, dimulai dengan menghadiri rapat-rapat komisi dan paripurna.

Inilah kondisi wakil-wakil kita yang duduk di DPR dan sering berteriak-teriak “Sayalah wakil rakyat yang peduli dengan kondisi bangsa dan warga negara ini”. Tak pelak fenomena ini membuat kita warga Indonesia kembali harus berfikir serius dalam memilih calon-calon kita yang nantinya mewakili suara rakyat di DPR. Mencermati berbagai tanggapan terkait fenomena ini baik yang pro maupun yang kontra, kini yang tinggal hanya pertanyaan, Apakah sosok seperti ini tetap layak menjadi wakil kita di DPR ?

Sumber: http://indonesian.irib.ir