Klaim-klaim keberhasilan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla (SBY-JK) tidak berdasar dan tidak berkorelasi dengan kesejahteraan rakyat. Seperti turunnya harga BBM, swasembada beras, pemberantasan korupsi dan lain-lain.

Hal itu dikatakan pengamat politik Universitas Indonesia Arbi Sanit dalam dialektika demokrasi bertajuk Turunnya Harga BBM Lipstik Politik? di Gedung DPR/MPR RI Jakarta, Jumat (16/1) bersama Sutan Batoegana (Fraksi Demokrat) dan Maruarar Sirait (FPDIP).

Buktinya kata mereka, sembako masih mahal, pupuk mahal dan langka, penegakan hukum masih tebang pilih, bakal calon presiden dijadikan tersangka. Kalaupun ada kebijakan pemerintah yang dirasakan rakyat, itu hanya kebetulan, insidentil. Kebetulan yang berkuasa SBY-JK.

Itu akibat sistem politik terlalu banyak partai , banyak pemimpin. Wajar kalau menjelang pemilu muncul klaim-klaim politik keberhasilan pembangunan. Hanya saja klaim itu tidak berhubungan dengan kesejahteraan rakyat. Tidak berhubungan dengan penguasa dan parpol-parpol yang berkuasa.

Tidak bisa membuktikan klaimnya itu kata Arbi, pertama karena siapa yang berhak menyatakan keberhasilan, tidak ada yang berhak karena di dalam pemeirntahan itu terlalu banyak parpol yang berkuasa.

Kedua, dasar klaim itu juga tidak ada. Misalnya penurunan BBM, buktinya sembako masih mahal. Jadi, penurunan itu tidak dirasakan oleh rakyat. Jadi, kalau keberhasilan itu substansial, maka klaim keberhasilan itu dirasakan langsung oleh rakyat. Untuk itu politik ini makin tidak realistis, politik maya, ujar Arbi.

Maruarar mengatakan, yang jelas kalau politiknya instan, maka akan mempertimbangkan untuk kepentingan jangka pendek, pragmatis pemilu seperti penurunan harga BBM, kredit masyarakat melalui UMKM dan lainnya. Tapi, kalau politik substantif maka mempertimbangkan kepentingan jangka panjang dan untuk kesejahteraan rakyat.

BBM seharusnya bisa turun lagi Rp 500,-. Tapi, karena kabarnya pemerintah mau menurunkan harga BBM lagi menjelang Pilpres nanti, berarti penurunan BBM itu benar-benar untuk kepentignan pragmatis, tutur Maruarar.

Lebih aneh lagi, lanjut Maruarar, ketika harga BBM naik yang mengumumkan Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro. Tapi, ketika harga BBM turun yang mengumumkan langsung SBY. Itu jelas tidak etis secara politik, kecuali memang ada pencitraan politik.

“Karena itu kalau nanti menjelang Pilpres harga BBM turun lagi, sementara harga minyak dunia tetap berkisar 40 dollar AS seperti sekarang ini, maka benar-benar ada politisasi BBM. Selain itu bakal capres Rizal Ramli dan Presiden PKS Tifatul Sembiring dijadikan tersangka. Ada apa ini?,” ujar Ketua PDIP ini.

Sementara itu Sutan Batoegana menilai bahwa hanya pada pemerintahan SBY inilah pemberantasan korupsi berhasil dilakukan. Para koruptor ditangkap, BBM turun dua kali, berhasil mewujudkan swasembada beras dan lain-lain. “Bagaimana dengan pemerintahan sebelumnya? Kan tidak ada yang menurunkan, semuanya menaikkan. Karena itu kita harus positive thinking pada langkah-langkah pemerintah,” tutur Sutan Batoegana.

Sumber: http://www.pikiran-rakyat.com