pns1Antrean kendaraan hingga sekitar 100 meter, terlihat di depan pintu gerbang kompleks perkantoran Pemkab Bandung di Soreang, Senin (19/1) pagi. Ratusan Pegawai Negeri Sipil (PNS) terlambat masuk kerja karena pintu gerbang utama ditutup saat berlangsung apel rutin kesadaran nasional.

Aparat Satpol PP yang berjaga di depan pintu gerbang, sengaja menutup gerbang utama tepat pukul 7.30 WIB. Penutupan itu dilakukan agar tidak mengganggu jalannya upacara di Lapangan Upakarti Soreang. Ratusan PNS yang terlambat hanya bisa menunggu jalannya apel yang berlangsung sekitar setengah jam itu.

Setelah apel selesai, mereka antre masuk melalui pintu gerbang utama dari arah selatan. Lucunya, puluhan kendaraan lain beriringan masuk dari arah utara. Sepertinya, mereka menunggu di suatu tempat sebelum gerbang dibuka agar tidak terlihat mengantre karena terlambat.

Kepala Satpol PP Kab. Bandung Yayan Subarna mengakui, tidak sedikit PNS terlambat mengikuti apel pagi, baik apel rutin setiap Senin maupun apel kesadaran nasional setiap tanggal 17 tiap bulan. Menurut dia, penutupan pintu gerbang utama dilakukan agar para PNS yang terlambat terlihat secara jelas.Ya, hitung-hitung shock therapy. Biar mereka malu karena dilihat banyak orang. Akan menjadi beban moral bagi mereka, kata Yayan saat ditemui seusai apel.

Pemandangan PNS terlambat ikut apel, relatif sama setiap hari Senin. Kondisi itu akan lebih parah, saat ada libur panjang. Mereka yang mengendarai mobil, tampak antre di depan pintu gerbang utama menunggu apel selesai dan pintu gerbang dibuka.

Yayan mengatakan, aparat Satpol PP Kab. Bandung sedang melakukan pendataan terhadap PNS yang sering terlambat apel. Data itu selanjutnya diserahkan kepada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) masing-masing.

Selain itu, data tersebut juga akan ditembuskan kepada Bupati Bandung, Inspektorat Kab. Bandung, dan Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Kab. Bandung. Pemberian sanksi akan dilakukan oleh SKPD masing-masing, sesuai dengan PP No. 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sanksi berupa teguran pernah diberikan pada beberapa PNS yang terlambat. Sanksi yang lebih keras dapat dilakukan setelah data-data mereka yang sering terlambat telah dikumpulkan.

Sumber : Harian Umum Pikiran Rakyat, Selasa 20 Januari 2009