coverkebakaranPanitia Khusus (Pansus) VI DPRD Kabupaten Bandung tengah membahas rancangan peraturan daerah (raperda) tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.

Hal ini dilatarbelakangi banyaknya kebakaran yang terjadi di Kabupaten Bandung setiap tahun yang tak diimbangi dengan keahlian serta peralatan yang memadai. Di sisi lain, Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Pemadam Kebakaran (Damkar) Dinas Perumahan, Tata Ruang,dan Kebersihan (Pentarsih) Kabupaten Bandung juga masih kekurangan sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur yang memadai.

“Infrastruktur atau peralatan damkar Kabupaten Bandung tidak memadai jika dibandingkan dengan rasio jumlah penduduk dan pertumbuhan permukiman. Sebanyak 3 juta populasi penduduk hanya dilayani 7 armada damkar,”papar Ketua Pansus VI DPRD Kabupaten Bandung Mokhammad Ikhsan kepada wartawan kemarin.

Idealnya, kata dia, 1 unit armada damkar meladeni 10.000 jiwa, apalagi saat ini banyak pembangunan gedung tinggi dan yang tidak memenuhi persyaratan yang diharuskan untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran.

Karena itu, Pansus VI DPRD juga mendesak agar ada peningkatan kemampuan pemadam kebakaran. Kini, UPTD Damkar Kabupaten Bandung memiliki 50 personel dan memiliki 3 pos pemadam yang tersebar di Kabupaten Bandung. UPTD Damkar ditempatkan di tiga wilayah, yakni UPTD Damkar Soreang, Ciparay, dan Cicalengka. Ketiga UPTD itu pun tidak berada pada satu komando.

“Harusnya tetap satu komando, jangan masing-masing UPTD memiliki komando tersendiri. Demikian pula soal posisi UPTD, seharusnya diubah menjadi dinas atau kantor dan terpisah dari Dinas Pertasih serta memiliki anggaran tersendiri untuk operasionalnya,” terang Ikhsan.

Selain itu, respond time damkar saat ini masih kurang, yakni sekitar 45 menit hingga 1 jam, padahal idealnya 10–15 menit. UPTD Damkar masih kesulitan memenuhi respond time tersebut jika lokasi kebakaran berjarak lebih dari lima kilometer dari pos aju damkar.

Sumber: www. dprdkabbandung.com