pdip-golkarBELAKANGAN ini Taufiq Kiemas (TK) tak henti menjual gagasan tentang koalisi PDI Perjuangan dan Partai Golkar. Ia bukan hanya mengemukakan ide itu pada wartawan yang mencegatnya di sejumlah kesempatan, tapi juga aktif mendatangi kantor-kantor media massa.

Ia, sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDIP, tampak mengagetkan para tuan rumahnya dengan keterusterangan yang tak lazim bagi seorang politisi.

Tiga pekan lalu ia mengunjungi kantor Republika, membuat pimpinan dan wartawan koran itu terkejut dengan gayanya yang santai dan blak-blakan, meski mengungkapkan hal serius yang menyangkut masa depan bangsa.

Dua pekan kemudian, TK dan rombongannya bahkan mendatangi ‘sarang’ organ Golkar, kantor Harian Suara Karya.

Tanpa diplomasi yang menjadi ciri baku politisi, ia mengulangi ‘lamaran-nya, membuat pimpinan koran Golkar itu, juga Sekjen Soemarsono yang hadir, gembira sambil ternganga.

Bagi TK, koalisi PDIP-Golkar hampir bukan lagi soal pilihan, tapi keharusan. Koalisi itu bukan hanya akan membuat perjalanan pemerintahan 2009-2014 mulus, setidaknya lebih lancar daripada pemerintahan sekarang, yang tidak ditopang oleh mayoritas yang tegas, apalagi PDIP sebagai partai besar dan salah satu pemenang pemilu menjadi oposisi.

Hal lebih strategis yang ingin dicapai oleh koalisi PDIP-Golkar adalah jaminan bahwa NKRI akan bergerak di jalur kebangsaan yang kokoh, tanpa bisa diusik oleh berbagai elemen yang ingin memudarkan garis nasionalis seperti dicita-citakan para pendiri bangsa.

Gejala mutakhir memang mengindikasikan hal yang ingin ditandingi oleh skema koalisi itu, yaitu banyaknya letupan aspirasi yang terkesan ingin menggerus Pancasila dan menggeser watak dan arah Indonesia.

Yang makin mengejutkan, TK menggagas supaya koalisi itu dibangun secepatnya, tanpa perlu menunggu hasil pemilu legislatif. Padahal, skema ‘koalisi pasca-pilleg’ hampir telah menjadi rumus baku bagi semua partai, mengingat koalisi merupakan sarana power sharing di antara para peserta.

Bagi TK, siapa yang akan menjadi presiden dan wakilnya setelah koalisi-segera itu dibentuk merupakan soal mudah. “Kalau kita sudah berkoalisi, artinya kita sudah menjadi satu keluarga,” katanya.

“Dan sebagai keluarga tentunya sejumlah perundingan mengenai jatah kekuasaan itu bisa dilakukan secara lebih gampang.”

Koalisi pra-pilleg itu juga bisa membuat pemilih lebih mengerti implikasi dari pilihannya bagi perjalanan pemerintahan mendatang. Tidak seperti selama ini, yang membuat konstituen, menurut TK, “seperti beli kucing dalam karung.”

Boleh jadi itu berarti PDIP siap mengubah hasil kongresnya, yang menetapkan Megawati Soekarnoputri sebagai capres, jika koalisi terbentuk, dan jika perolehan suara PDIP di bawah Golkar.

Pihak Golkar sejauh ini belum menanggapi serius lamaran PDIP itu. Namun beberapa kali petingginya mengisyaratkan ‘rumus baku’ tadi: bahwa koalisi sebaiknya setelah April 2009. Tapi hasrat koalisi itu sendiri diungkapkan baru-baru ini oleh Ketua Umum Jusuf Kalla.

JK memang belum sampai tahap menjawab langsung tawaran TK, tapi ia menilai koalisi merupakan langkah yang niscaya untuk mengurangi ingar-bingar multipartai yang ‘telanjur’ kita pilih.

Kalaupun sistem kepartaian yang lebih sederhana belum bisa kita bangun, begitulah logika JK, maka cara terbaik dan tercepat untuk mencapai implikasi yang sama adalah dengan koalisi. Dan koalisi tentunya hanya akan bermakna jika melibatkan partai-partai besar.

Terhadap rencana koalisi itu, dari kubu PDIP tentu tidak ada masalah serius, meski terlihat ada juga sebentuk resistensi dari sebagian fungsionaris. Tapi resistensi itu rupanya jauh lebih rendah dibandingkan di tubuh Golkar, seperti terlihat dari kehati-hatian para petingginya menanggapi lamaran itu.

Kita berharap koalisi itu sungguh-sungguh terjadi. Selain sejumlah manfaat yang sudah disebut, dari sudut taktis dan pragmatis bagi Golkar, koalisi juga bisa menaikkan posisi-tawarnya. Ia tak akan lagi menjadi ‘sandera’ yang terkunci oleh keharusan koalisi dengan Presiden SBY-Partai Demokrat.

Jika koalisi PDIP-Golkar terwujud, maka ia sangat mungkin menjadi mayoritas di Senayan, kalaupun mungkin bukan supermajority (menduduki 60% kursi). Dan jika koalisi terjadi sebelum April 2009, sangat mungkin pula tokoh-tokoh kedua partai itu berhasil menjadi presiden dan wapres.

Kalau skenario itu yang terjadi, berbagai inisiatif pemerintah akan berjalan lancar guna mengejar begitu banyak program kesejahteraan yang tersendat.

Dan yang lebih penting daripada sekadar adagium Laswellian (“siapa memperoleh apa, kapan dan bagaimana”), koalisi dua raksasa nasionalis itu akan menjamin terjaganya ideologi dan filsafat kebangsaan Republik Indonesia.
Sumber:

http://www.inilah.com

Hamid Basyaib
Penulis adalah Direktur Eksekutif SPIN (Strategic Political Intelligence)