dsc02483Pada awal Oktober ini, di media massa dikabarkan ekonomi global, khususnya di sektor perbankan, mengalami gonjang-ganjing yang bersumber dari krisis ekonomi di Amerika Serikat (AS) dan negara-negara di Eropa.

Krisis tersebut diperkirakan juga telah merasuk di dalam negeri. Sempat terjadi kepanikan di Tanah Air, sehingga Bursa Efek Indonesia (BEI) terpaksa ditutup sementara.

Di tengah krisis yang melanda dunia, ada kabar menyejukkan karena ekonomi Indonesia dinilai tidak terlalu terkena dampak bergejolaknya ekonomi dunia mengingat masih ada segelintir orang yang ‘bermain’ saham.

Krisis moneter sepuluh tahun silam hendaknya menjadi pelajaran berharga bagi negeri ini. Kiranya sistem ekonomi yang dibangun harus memiliki fondasi yang kuat agar tahan banting.

Industrialisasi bercorak kapitalisitis sebagai urat nadi perekonomian ternyata tidak selamanya harus menjadi domain karena masih banyak model ekonomi yang masih bisa digali dan lebih resisten terhadap persoalan di luar konteks makroekonomi. Jadi, bisa dibilang ekonomi Indonesia masih tetap mengandalkan ekonomi kerakyatan. Mengutip kata-kata Bung Hatta, hakikat ekonomi rakyat adalah pentingnya mendidik semangat cinta kepada rakyat atas dasar usaha bersama.

Dengan demikian, kerja keras yang dilakukan rakyat merupakan manifestasi kemartabatannya sebagai manusia. Adapun mainstream konsep pembangunan yang meletakkan akumulasi kapital sebagai determinan penting telah menyebabkan terputusnya diskursus ekonomi berbasis kerakyatan.

Alih-alih menciptakan kebijakan pro rakyat kecil, pemerintah malah mengeluarkan sejumlah regulasi yang menguntungkan industrialisasi dan konglomerasi. Utang luar negeri pun menjadi keniscayaan untuk mendorong roda perekonomian karena masih rendahnya tabungan domestik.

Pengelolaan negara semakin jauh dari semangat keswadayaan dan kesanggupan berdiri di atas kaki sendiri. Padahal, jika ditelusuri lebih jauh, konsep pembangunan ekonomi industrialisasi dan modernisasi, selain menciptakan berbagai kemajuan, juga melahirkan proses marginalisasi.

Kendati secara jumlah merupakan mayoritas, pekerja, petani, dan nelayan menjadi profesi yang semakin terpinggirkan. Hal tersebut dalam kasus penciptaan nilai tambah membuat kontribusi mereka sangat kecil jika dibanding sektor industri.

Negeri ini juga diketahui kaya dengan sumber daya alam, yang seharusnya mampu untuk menyejahterakan seluruh lapisan masyarakat. Dan, konon para ekonom meyakini akan terjadinya transformasi struktural, yakni saat kontribusi sektor tradisional (agraris) semakin kecil dan digantikan oleh kontribusi sektor industri yang semakin besar setiap saat.

Tapi kenyataannya, transformasi itu bersifat semu. Sebagai sebuah tawaran, pengembangan basis kewirausahaan sosial bisa menjadi solusi yang kreatif. Semangat kewirausahaan sosial ini tidak mengikuti kelaziman mainstream yang terkadang mampu membongkar tradisi-tradisi lama.

Wirausaha sosial dapat didefinisikan sebagai individu istimewa yang memiliki visi, kreativitas, dan keteguhan hati yang luar biasa sehingga dapat mengabdikan kemampuannya. Ini untuk memperkenalkan solusi baru pada berbagai masalah sosial.

Contoh nyata semangat wirausaha sosial dengan inovasi adalah bagaimana menciptakan inovasi mengatasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), dan sebisa mungkin inovasinya tersebut bisa memberi keuntungan.

Perekonomian berdaya inovasi diharapkan mampu menghasilkan nilai tambah unik dan substansial bagi konsumen dan/atau masyarakatnya, dan akan secara otomatis berimbas positif pada pelaku-pelaku perekonomian itu sendiri.

Ada beberapa contoh nyata kewirausahaan sosial, termasuk dari kalangan generasi muda yang cukup baik. Sejatinya, jiwa wirausaha sosial yang telah ada hendaknya bisa menjadi inspirasi bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk tidak cepat menyerah dan tidak hanya sekadar mengutuk keadaan.

Generasi muda yang menjadi wirausaha sosial bisa dibilang berupaya agar negeri ini tidak terus terpuruk. Sementara pemerintah, dalam konteks melindungi masyarakat, sudah selayaknya mendorong sosialisasi konsep kewirausahaan sosial ini kepada masyarakat umum.

Masyarakat sebenarnya harus ditempatkan sebagai subjek pembangunan dan terlibat untuk membantu keluar dari kemiskinan dan ketidakberdayaannya. Dengan model ekonomi seperti sekarang ini, setidaknya memang secara instan bentuk fisik perkembangan ekonomi dapat dilihat, tetapi jauh dari itu, tulang-tulangnya yang rapuh tinggal menunggu pemantik untuk kemudian roboh bersama gejolak sosial ekonomi yang tidak menentu. Sesuatu yang tidak kita inginkan bukan?

Dave Laksono