Indonesia mendesak Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (MU PBB) menggelar sidang darurat untuk menghentikan serangan Israel ke Jalur Gaza.

Desakan tersebut dilakukan karena Dewan Keamanan (DK) PBB gagal menyepakati resolusi gencatan senjata untuk menghentikan serangan di Jalur Gaza yang telah menewaskansedikitnya 560orang. Indonesia, kata Menteri Luar Negeri (Menlu) Hassan Wirajuda, telah melobi negara-negara anggota Gerakan Non-Blok (GNB) dan anggota PBB lain untuk mendukung proposal sidang darurat tersebut.Dia optimistis lobi intensif tersebut bakal berhasil.

“GNB beranggotakan 117 negara, sedangkan anggota PBB 192 negara. Maka diperlukan mayoritas sebanyak-banyaknya untuk menggelar sidang darurat MU PBB,” tandas Menlu di Jakarta kemarin. Upaya diplomasi di DK PBB sering menemui jalan buntu karena resolusi gencatan senjata yang diajukan sejumlah negara selalu dimentahkan atau diveto negaranegara anggota tetap DK PBB. Wirajuda optimistis seluruh anggota GNB akan menyetujui proposal RI karena sejak awal posisi GNB adalah mendukung perjuangan Palestina. Demikian pula negaranegara anggota PBB lain.

Menlu menjelaskan, Biro Koordinasi GNB di New York sedang mengambil inisiatif mendesak sidang darurat MU PBB atas dasar Pasal 51 Piagam PBB mengenai resolusi perdamaian. Selain itu, perwakilan RI di New York telah menyampaikan surat mengenai usul penyelenggaraan sidang darurat tersebut. “Kini surat dari Pemerintah Indonesia sudah beredar ke negara-negara anggota GNB di New York,” ungkap Menlu. Menlu menilai, DK PBB gagal mewujudkan tanggung jawabnya untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Hal tersebut terlihat dalam dua sidang informal DK PBB dalam seminggu terakhir.

“Sidang informal itu hanya menghasilkan pernyataan pers, itu pun bukan resmi, padahal situasi di lapangan saat ini lebih dari 500 orang telah menjadi korban,” cetus Menlu. Selain itu, dia mencatat dari pengalaman dua kali agresi Israel ke Palestina, pertemuan DK PBB selalu gagal. Menlu juga menyinggung soal sikap beberapa negara Arab yang berharap usul itu ditunda hingga sidang DK PBB hari ini.

Negara-negara Arab masih berharap DK PBB dapat menghasilkan suatu resolusi mengenai gencatan senjata dan penghentian agresi Israel ke Palestina. “Hingga saat ini, saya pesimistis mengenai usulan negara Arab,”paparnya. Wirajuda mengungkapkan dunia internasional tidak bisa berdiam diri menyaksikan agresi Israel berlanjut di Gaza. Jika tidak dihentikan, korban jiwa dari kalangan masyarakat sipil bakal bertambah ratusan lagi jumlahnya.

DK Buntu Lagi

DK PBB kemarin kembali bertemu membahas desakan Liga Arab untuk gencatan senjata di Jalur Gaza dan perlindungan rakyat sipil Palestina. Menlu Prancis Bernard Kouchner yang saat ini menjadi Presiden DK PBB yang beranggotakan 15 negara memimpin pertemuan.

Namun pertemuan itu diperkirakan akan mengalami kebuntuan karena sikap keras kepala Amerika Serikat (AS) yang menolak draf resolusi usulan negara-negara Arab. “Prancis bekerja sama dengan negara-negara Arab untuk menyelesaikan draf resolusi yang akan menyerukan gencatan senjata segera,khususnya untuk mengakhiri serangan militer Israel serta penembakan roket ke Israel oleh pejuang Hamas,”ujar seorang sumber diplomat Barat.

Draf resolusi juga mendesak pencabutan blokade Israel di Gaza untuk mengizinkan akses bantuan kemanusiaan menjangkau warga Palestina.“Selain itu, draf berisi upaya melindungi warga sipil, mengembalikan proses perdamaian Israel-Palestina, dan mekanisme untuk memonitor gencatan senjata serta melindungi warga sipil,”ujar para diplomat lain. Israel telah menutup perbatasannya dengan Gaza selama agresi militer terjadi. Zionis tidak mengizinkan pergerakan ke dan dari wilayah yang kini berubah menjadi medan perang tersebut.

Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon pada Senin (5/1) telah bertemu dengan delegasi menteri-menteri luar negeri Arab yang dipimpin oleh Kepala Liga Arab Amr Mussa. Dalam pertemuan itu mereka menyatukan pandangan tentang perlunya DK PBB “bertindak tegas dan cepat” untuk mengakhiri pertumpahan darah di Gaza akibat agresi Israel. “Kita harus mendesak Israel mengakhiri serangan militernya yang jelas sangat berlebihan,” ujar Ban kepada menterimenteri Arab.

Hingga saat ini, lebih dari 560 warga Palestina, termasuk 90 anak-anak, tewas akibat serangan brutal Israel dalam Operation Cast Lead di Gaza pada 27 Desember lalu. Lebih dari 2.500 orang terluka akibat gempuran mesinmesin perang Israel terhadap warga sipil.Namun ironisnya, hingga saat ini DK PBB belum bisa memaksa Israel untuk menghentikan serangan terornya. “Kita harus mendesak Hamas mengakhiri serangan roket (ke Israel) yang juga sangat kontraproduktif dan tidak dapat diterima. Di sana harus ada gencatan senjata segera, yang bertahan lama dan dihormati sepenuhnya oleh seluruh pihak,”tegas Ban.

Ban menyatakan, dalam pertemuan itu tercapai kesepakatan untuk mendiskusikan mekanisme yang dapat dilakukan untuk melindungi rakyat Palestina.“Kita juga mendiskusikan bantuan kemanusiaan dan cara pencegahan situasi kian buruk,” ujar Sekjen PBB itu.

Ban juga mengatakan bahwa dia akan membuat sejumlah poin untuk Presiden AS George W Bush selama pertemuan Gedung Putih kemarin pagi. Setelah bertemu dengan Ban, delegasi menteri-menteri Arab bertemu secara terpisah dengan lima anggota tetap DK PBB, yakni Inggris, China,Prancis,Rusia,dan AS serta dengan 10 anggota tidak tetap DK PBB. (andika hendra m/ maya sofia/AFP/Rtr/ syarifudin)