krisisTAHUN 2008,tahun yang penuh gejolak ekonomi,telah kita lalui dengan baik.Ekonomi masih tumbuh di atas 6%.Inflasi, meski melebihi 11%,dinilai sudah berusaha ditekan secara maksimal.

Yang paling menggembirakan tentu angka pengangguran yang dinyatakan turun, dari 9,11% (Agustus 2007) menjadi 8,39% (Agustus 2008). Kinerja bursa yang diukur dengan IHSG (indeks harga saham gabungan) memang mengalami penurunan sebesar 51,17% dibandingkan akhir 2007, tetapi tercatat bukan yang terburuk di Asia. Nilai tukar rupiah yang pergerakannya sempat hampir tak terkendali berhasil distabilkan pada kisaran Rp11.000/USD.

Sektor industri yang sangat mengkhawatirkan ternyata masih tumbuh 4,8%. Angka-angka di atas memberikan gambaran tentang ekonomi Indonesia yang cukup kokoh dan hal tersebut merupakan modal kuat untuk tetap optimistis pada 2009. Memang, pekerjaan rumah dalam bidang ekonomi masih tetap berderet panjang seperti persoalan ketimpangan pendapatan, penyediaan lapangan kerja produktif, manajemen utang,ketergantungan terhadap modal asing, optimalisasi pembangunan daerah,penciptaan daya saing, dan reformasi birokrasi.

Selama 2008, berbagai insiden kelangkaan menghantui ekonomi kita.Kelangkaan premium,solar,elpiji,batu bara, minyak tanah, pupuk, semen, kedelai, dan sejumlah komoditas lain terus menjadi bahan pemberitaan.Berbagai bentuk kelangkaan ini mengakibatkan fenomena antre di mana-mana dan menyadarkan kita bahwa persoalan struktur pasar dan manajemen distribusi domestik tak boleh diabaikan dalam setiap eksekusi kebijakan ekonomi nasional.

Otonomi daerah,meski telah menunjukkan hasil-hasil positif dalam membangkitkan ekonomi daerah, tampaknya belum berjalan sebagaimana diharapkan.Banyak dana yang mengalir ke daerah karena berbagai alasan belum dimanfaatkan untuk menciptakan lapangan kerja produktif atau meningkatkan kemampuan kelembagaan di daerah. Berita yang lebih sering terdengar masih berkisar pada perlombaan daerah untuk melakukan pemekaran wilayah (memperbesar jaringan birokrasi pemerintah) dan mengeluarkan peraturan-peraturan daerah yang sedikit banyak kurang kondusif bagi dunia usaha.

Tahun 2009 jelas merupakan tahun yang lebih sulit. Angka pemutusan hubungan kerja (PHK) diperkirakan akan mencapai sekitar 1,5 juta orang. Pelambatan yang terjadi di sektor ekspor-impor (tradable sectors) akan segera merambat ke sektor produksi lokal (non-tradable). Jumlah angkatan kerja baru diperkirakan sekitar 2,6 juta orang. Perkiraan kasar menunjukkan sekitar 2 juta orang akan masuk sektor informal sehingga akan terdapat tambahan penganggur baru sekitar 2,1 juta orang sehingga angka pengangguran kembali melesat di atas 10%.

Bulan Maret 2009 merupakan masa-masa yang cukup menentukan karena ekspor migas biasanya akan mengalami penurunan akibat musim dingin yang berakhir di belahan Utara.Bila ekspor migas dan nonmigas sama-sama mengalami penurunan, ancaman defisit transaksi perdagangan akan menjadi serius. Bilakondisiinidatangbersamaan dengan utang-utang luar negeri yang jatuh tempo dan kita mengalami kesulitan untuk melakukan roll-over (perpanjangan) secara mulus, ini akan memberi tekanan serius terhadap nilai rupiah.

Yang harus mendapat perhatian khusus adalah daya beli masyarakat lapisan bawah yang mengalami penurunan secara riil. Laporan BPS (Badan Pusat Statistik) menunjukkan, meski upah nominal buruh industri mengalami kenaikan, secara riil daya belinya merosot. Bahkan penelitian di DKI Jaya menunjukkan, upah minimum di DKI Jakarta tahun 2004 secara riil dinilai lebih layak dibandingkan upah minimum 2009.

Ekonom Arthur Okun pernah mengemukakan gagasan tentang misery index (indeks kesengsaraan) untuk mengukur apakah pembangunan benar-benar membawa manfaat untuk kelompok masyarakat lapisan bawah. Indeks kesengsaraan atau indeks beban hidup terdiri atas dua komponen,yaitu komponen tingkat pengangguran dan komponen inflasi. Indeks ini meningkat dari 15,7 (2007) menjadi 20,3 (2008).

Jadi, meski pertumbuhan ekonomi masih cukup baik, masyarakat menilai beban hidup tetap semakin berat. Di sinilah persoalan kualitas pertumbuhan menjadi penting untuk dikaji lebih mendalam. Pengalaman pahit saat menghadapi krisis ekonomi 1997/1998 sedikit banyak telah memberi pelajaran berharga bagi kita semua sehingga kali ini kita tampak lebih hati-hati dalam menghadapi gejolak krisis.

Namun, di sejumlah daerah, kewaspadaan menghadapi krisis (sense of crisis) belum terasa di kalangan pengambil kebijakan.Ada daerah yang dalam rencana pembangunan jangka menengahnya (2009–2014) masih mencantumkan angka pertumbuhan ekonomi 2009 di sekitar 6%. Sungguh aneh, padahal di daerah tersebut sering terdengar berita tentang pemulangan tenaga kerja Indonesia (TKI) dari luar negeri,PHK,dan banjir. Jangan sampai makna hakiki pembangunan direduksi menjadi permainan angka-angka (the game of numbers).

Jangan sampai krisis dianggap selesai apabila angka-angka dalam dokumen resmi menunjukkan bahwa segala sesuatu terasa biasa-biasa saja,tak ada perubahan yang istimewa.Jangan sampai krisis dianggap berakhir hanya karena sebuah pidato atau parodi. Sebab, kalau demikian, kita benar-benar ”democrazy” (mempertontonkan kegilaan). (*)

PROF HENDRAWAN SUPRATIKNO PH.D*
Guru Besar FE UKSW, Salatiga; Alumnus Tinbergen Institute, Belanda.
sumber: www.seputar-indonesa.com