greenUndang-Undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) yang baru saja disahkan DPR ditolak guru se-Jawa Barat. Para pendidikan juga akan meminta dilakukan pengujian material (judisial review) terhadap undang-undang tersebut. Pernyataan sikap ini akan difasilitasi Unit Kegiatan Studi Kemasyarakat (UKSK) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI).

Ketua UKSK UPI, Amran Halim, mengungkapkan bahwa pernyataan dan aspirasi para guru ini akan didokumentasikan untuk langsung dikirimkan ke DPR sebagai pihak yang mengesahkan undang-undang tersebut.

“Masih ada waktu 120 hari masa transisi untuk undang-undang yang baru disahkan, hal ini dimaksudkan untuk mendengarkan respon dari masyarakat. Kami akan memanfaatkan masa transisi ini agar DPR mau meninjau kembali keputusan mereka,” kata Amran di kampus UPI Jln. Setiabudhi Bandung, Kamis (18/12).

Amran memaparkan, kalau upaya judisial review tidak berhasil, langkah yang akan diambil selanjutnya ialah melakukan aksi nyata seperti turun ke jalan untuk berunjuk rasa atau melakukan propaganda melalui media massa.

Kalau masih gagal, kata Amran, UKSK dan jaringan guru se-Jabar akan makin menguatkan ikatan untuk megawasi dan mengevaluasi implementasi UU BHP. Hal ini untuk mengantisipasi dampak buruk dari BHP.

UKSK dan para guru memandang UU BHP menjadi gerbang yang akan menghanyutkan nilai-nilai murni pendidikan yang ada. Ke depannya, akan terjadi transaksi nilai atau komersialisasi pendidikan.

“Siapa yang punya duit baru bisa mengecap pendidikan. Disahkannya RUU BHP bertentangan dengan itikad pemerintah untuk menggratiskan pendidikan atau menyediakan pendidikan yang terjangkau tapi berkualitas,” kata Amran.

Sementara itu, praktisi pendidikan Universitas Negeri Jakarta Muchlis R. Luddin mengatakan, meski tujuan dari UU BHP ini sebenarnya bagus, tapi banyak ketentuan yang pada pelaksanaannya justru menjebak. Termasuk di antaranya ketentuan tanggung jawab pembiayaan antara pemerintah dengan masyarakat.

“Di UU BHP disebutkan pemerintah menanggung beban biaya 2/3, sedangkan masyarakat menanggung 1/3 dari biaya operasional. Namun untuk mendapatkan 2/3 tanggung jawab pemerintah, setiap lembaga harus berkompetisi sebab dana yang diberikan berupa hibah. Subsidi yang selama ini diberikan rata kepada semua mahasiswa di PTN akan hilang. Jadi di sini sebenarnya pemerintah seolah mau melepas tanggung jawabnya,” tuturnya saat ditemui di Universitas Padjadjaran, Jln. Dipati Ukur Bandung,

Sumber: pikiran-rakyat.com