DALAM pandangan politik Orde Baru, kaum ibu merupakan salah satu sasaran depolitisasi. Penguasa Orde Baru memang memiliki pemikiran sangat maju, sejak awal mereka sudah menerapkan strategi menjadikan perempuan sebagai konco wingking. Strategi ini sangat mujarab dalam membunuh gerakan perempuan di Indonesia. Perempuan digiring ke daerah yang sempit, yang tidak memiliki akses, bersifat privat, dan tergantung (dependen). Dalam suasana seperti itu, wajar sekali jika kaum perempuan di Indonesia, terutama kaum “ibu”, sangat jarang yang memiliki inisiatif melakukan gerakan (movement). Untuk memikirkan diri sendiri saja merupakan persoalan berat, apalagi menyusun taktik dan strategi gerakan.Dalam pentas kekuasaan negara, keadaan tersebut memudahkan rezim dalam membuat kebijakan-kebijakan yang tidak populer bagi kaum perempuan. Hal ini karena dimungkinkan karena resistensi yang hebat tidak mungkin dapat keluar dari kaum ibu, kaum perempuan. Kebijakan-kebijakan yang diskriminatif, memarjinalisasi, subordinatif, dan penuh kekerasan terhadap perempuan bisa mudah diaplikasikan. Kaum perempuan menjadi kelompok masyarakat yang tidak diperhitungkan dalam setiap kebijakan pembangunan.

Oleh karena itu, yang harus disadari adalah bahwa sasaran represi rezim Orde Baru terhadap kaum perempuan itu sebenarnya menandakan potensi yang sangat besar dimiliki kaum perempuan, kaum ibu, dalam melakukan proses politik saat berhadapan dengan negara. Hanya saja aktualisasi yang prematur, sebelum berkembang, sebagai hasil pergulatan di masa kemerdekaan hingga akhir Orde Lama, tidak sanggup menahan kuatnya represi dan otoritarianisme Orde Baru. Dan sejak saat itu, sangat sulit ditemukan gerakan perempuan, gerakan kaum ibu, yang memiliki akar kuat dan organisasi yang solid sebagai upaya pemberdayaan perempuan sesuai kerangka keadilan jender.

Yang muncul justru organisasi seperti Dharma Wanita, Bhayangkari, Kelompok PKK, dan seterusnya. Organisasi-organisasi kaum perempuan ini hanya menjadi kepanjangan kepentingan ideologi politik rezim Orde Baru. Mereka lebih diposisikan untuk sebuah peran ibu yang lebih berorientasi rumah tangga (domestic oriented), dan bekerja dan beraktivitas di sekitar dapur, sumur, dan kasur.

Posisi yang “atas-bawah” (oposisi biner), di mana perempuan menjadi warga periferal, marjinal, dan pinggiran, sementara lelaki sebagai warga pusat yang dekat dengan setiap proses kebijakan adalah akibat langsung dari ideologisasi peran perempuan seperti itu. Sebagai hasilnya adalah berkembangnya pandangan di antara kaum ibu kita, “daripada cerewet menuntut hak-hak politik kepada negara, mendingan mengasuh anak, mengurus rumah, menanti suami pulang, dan seterusnya.”

Itulah gambaran secara umum kaum perempuan dan kaum ibu selama masa Orde Baru. Mereka sangat rapuh, tidak berdaya, dan lemah. Bagaimana nasib perempuan ketika krisis menempa Indonesia, yang sampai saat ini belum juga terbayang akan segera berakhir?

Tidak ada yang lain, kecuali kondisi mereka semakin payah, semakin susah, semakin rentan. Peluang menjadi korban beragam bentuk kekerasan semakin terbuka lebar. Suami pulang kerja resah tidak mendapat hasil keuntungan maksimal, hanya istri satu-satunya obyek eskapisme, menjadi katarsis yang dapat menghilangkan kekesalan. Suami terkena PHK, istrilah yang paling bingung, karena kini semua beban tanggung jawab keberlangsungan kehidupan keluarga ada di tangan dia. Banyak kemudian perempuan yang menjadi pahlawan di sini: sampai mengemis sekalipun!

Inilah mungkin sebenarnya kekuatan perempuan, kekuatan kaum ibu. Sensitivitas untuk bertanggung jawab karena kasih sayang yang kuat sungguh mulia dan menjadi kekuatan yang kuat dalam menggerakkan keinginan untuk bertahan dalam krisis dan ketidakberdayaan. Perempuan tidak selemah yang dibayangkan, meskipun dalam setiap tahap politik di negeri ini hampir selalu menjadikan perempuan sebagai target dan sasaran yang harus dilemahkan. Tidak perempuan desa, atau perempuan kota, sama saja kuatnya. Kalau demikian adanya, lantas di manakah bedanya?

Kompleksitas persoalan yang ada di kota, baik secara sosiologis, politis, dan ekonomis yang sangat jauh berbeda dari kondisi di desa memang sangat berpengaruh pada “sikap dan perilaku” kaum ibunya. Kota yang penuh gejolak, dinamis dengan beragam informasi, perkembangan pembangunan, dan seterusnya pastilah menginspirasikan sikap-sikap tertentu pada kaum perempuan, dan kaum ibu di perkotaan. Mereka akan lebih “agresif”, terbuka, ekspresif, dan (mungkin) kreatif. Berbeda dari pedesaan yang stabil dan statis, adem ayem, tidak terlalu dinamis dalam berhubungan dengan informasi dan perkembangan pembangunan, sehingga menyebabkan kaum perempuan di desa lebih mungkin berperilaku nrimo, pasif, seadanya, pasrah, santai, dan seterusnya.

Dalam hal ini kaum ibu di perkotaan, sebenarnya memiliki kekuatan tersembunyi yang mungkin dapat dimanfaatkan dalam memformat cita-cita membangun gerakan perlawanan perempuan. Mereka pun lebih mudah dipenetrasi persoalan-persoalan baru yang berkaitan dengan nasib mereka yang payah.

Seperti perkataan Maxim Gorki yang meminjam mulut tokoh Ibunda, “Begitu banyak orang di atas dunia ini dan mereka semua merintih dengan caranya masing-masing.” Pada dasarnya, semua manusia menderita dan menginginkan segera nasib dan penderitaannya berubah. Di kalangan ibu-ibu miskin di perkotaan, yang nasib dan penderitaannya sangat jelas dirasakan, tentunya keinginan terhadap perubahan nasibnya tersebut lebih besar dibanding yang lainnya. Mengais rezeki dengan mengemis, membantu pekerjaan rumah tangga keluarga yang lain, berutang kepada rentenir, sampai rela menjual anak, semuanya dilakukan sebagai cara mereka “meratap”, karena hanya itu yang bisa mereka lakukan.

Keterbatasan akses terhadap informasi dan sumber pengetahuan menjadikan mereka tidak dapat menyusun langkah-langkah yang lebih taktis dan strategis untuk mengekspresikan rintihannya. Karena itu, sudah seharusnya gerakan perempuan yang selama giat melakukan pemberdayaan perempuan dan berusaha merumuskan langkah-langkah membentuk gerakan perlawanan perempuan memperhatikan kaum ibu-ibu miskin di perkotaan itu.

Salah satu hal yang harus dilakukan dalam upaya ini adalah, semua upaya itu harus dilandasi dengan rasa simpati dan empati terhadap nasib ibu-ibu tersebut. Dengan perasaan seperti itu, upaya membentuk gerakan perlawanan ibu-ibu miskin kota tidak dilakukan atas dasar kehendak dan keinginan yang dipaksakan, tetapi lebih banyak mengandalkan keinginan dari mereka.

Oleh karena itu, jika upaya tersebut dilakukan dengan pemaksaan kehendak, sudah barang tentu, hal itu hanya akan menjadikan kaum ibu tersebut tidak peduli terhadap upaya yang sedang direncanakan tersebut. Harus diingat pula, upaya ini adalah upaya jangka panjang karena berhubungan dengan kesadaran dan pengetahuan baru.

* Diah Irawaty, staf Divisi Pendidikan Kalyanamitra, Jakarta.