majalaya

Banjir yang terjadi di Kawasan Majalaya dan sekitarnya adalah banjir musiman yang terjadi setiap tahun, biasanya terjadi di antara bulan Oktober-April setiap tahunnya. Karena rutinitas yang terjadi dan ukuran dampak bencana yang biasanya tidak berupa korban meninggal, maka perhatian terhadap banjir Kawasan Majalaya tidak terlampau besar, dalam hal ini terutama kalau dibandingkan dengan bencana lain yang terjadi di Jawa Barat, misalnya longsor di Cianjur. Indikasi bahwa perhatian terhadap banjir Kawasan Majalaya kurang memadai adalah rendahnya liputan dari media, arah kebijakan untuk penyelesaian masalah yang belum jelas, dan tidak adanya koordinasi antara pemerintah kabupaten dan provinsi dalam penyelesaian masalah ini.

Meskipun banjir Kawasan Majalaya biasanya hanya berlangsung dalam beberapa jam dalam setiap kejadiannya, namun kerugian yang dialami sebenarnya sangat besar. Di antaranya secara ekonomi ada kerugian berupa terhentinya kegiatan produksi pabrik tekstil, tukang ojek, becak, delman dan sector transportasi perkotaan lainnya tidak bisa beroperasi, pasar tidak buka, rumah dan jalan mengalami kerusakan, kesulitan warga untuk mengakses air bersih yang biasanya bersumber dari sumur pompa, dll. Dampak lainnya adalah munculnya penyakit akibat kotornya lingkungan dan bahkan secara psikologis ada situasi dimana warga mengalami tekanan yang cukup mengkhawatirkan.

Dalam menghadapi masalah ini sebenarnya telah ada beberapa inisiatif warga untuk mengatasi masalah, di antaranya adalah ada warga yang berinisiatif melakukan early warning system (dengan menggunakan sms/pesan berantai), tindakan sukarela melakukan kerja bakti pembersihan lingkungan, dll. Namun demikian aparatur kecamatan dan kepolisian di tingkat kecamatan tidak terlampau responsif untuk bersama warga mengatasi masalah. Bahkan seringkali mereka mencoba mengingatkan kepada warga untuk menerima saja banjir ini karena memang sudah terjadi secara periodik.

Semua upaya warga ini hanya sebatas kuratif, sementara itu diperlukan suatu tindakan yang mengarah pada penyelesaian akar masalah. Oleh karena itu diperlukan kerangka kebijakan yang jelas dari pemerintah provinsi dan kabupaten sebagai pihak yang berwenang. Langkah untuk ini dapat dimulai dengan mengoptimalkan peran Komite Pengawas Penanggulangan Banjir Majalaya (KP2BM), yang telah diinisiasi oleh warga korban banjir, untuk mengadvokasikan munculnya kebijakan di tingkat pemerintah maupun untuk mengorganisir tindakan di tingkat warga.

Langkah advokasi yang mungkin dilakukan misalnya adalah pemerintah provinsi dan kabupaten memberikan legitimasi kepada KP2BM untuk melakukan konsolidasi warga, pengusaha, dan semua elemen di Majalaya untuk menghimpun kekuatan untuk mengatasi masalah ini. Bersamaan dengan itu, pemerintah kabupaten dan provinsi melakukan tindakan darurat, tindakan jangka pendek, dan jangka menengah untuk mengatasi masalah sampai ke akar penyebabnya. Berikut ini adalah rekomendasi tindakan-tindakan tersebut.

Tindakan darurat, dengan tujuan untuk mengatasi dampak yang terasa saat ini, antara lain meliputi kegiatan pengerukan/pembersihan jalan, menurunkan tim kesehatan, pengadaan perahu untuk evakuasi ketika terjadi lagi banjir, serta penyediaan pompa penyedot air genangan di drainase depan rumah penduduk. Sarana dan prasarana untuk kegiatan di atas perlu untuk disediakan segera dan diambil dari anggaran darurat APBD Kabupaten maupun Provinsi.

Tindakan jangka pendek (1-2 tahun), dengan tujuan untuk mengurangi dampak dari banjir yang akan terjadi 1-2 tahun mendatang, antara lain meliputi kegiatan peninggian jalan, pembuatan dam untuk memperlancar arus air yang deras ketika musim hujan, disamping itu perlu untuk mengingatkan kecamatan dan polisi untuk lebih responsif pada saat terjadinya banjir. Anggaran yang diperlukan untuk pembiayaannya direkomendasikan untuk disediakan di APBD Provinsi dan Kabupaten mulai tahun 2009.

Tindakan jangka menengah (lebih dari 2 tahun), dengan tujuan untuk menghilangkan penyebab dari munculnya persoalan banjir, antara lain meliputi kegiatan normalisasi Citarum (pelurusan, pembongkaran pabrik yang berdiri di sempadan sungai, dll) dalam hal ini berkaitan dengan masalah penegakan aturan.

Untuk menorong pelaksanaan tindakan darurat, jangka pendek, dan menengah, maka akan dilakukan audiensi dengan Gubernur. Disamping itu juga diharapkan media dapat memuat berita tentang masalah ini.

Bandung 17 November 2008,

KP2BM

H. Satya Natapura,

Ketua

(Sumber: berpolitik.com)