Reformasi Indonesia telah berjalan selama 10 tahun sejak mahasiswa turun ke jalan, jatuhnya banyak korban jiwa, hingga turunnya rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto yang telah berkuasa selama sekitar 30 tahun. Tanggal 12 Mei yang diperingati sebagai langkah pertama perubahan bangsa ini menuju peradaban baru yang cerah ternyata hanya menjadi sebuah hari biasa tanpa memiliki makna dan semangat perubahan yang dinamis. Peringatan reformasi tangal 12 Mei hanya menjadi sebuah ceremonial, formalitas belaka. Yang membedakan 12 Mei dari tanggal yang lain karena di hari itu pernah terjadi reformasi yang memakan korban yang banyak, hanya itu.

Rakyat Indonesia yang terbungkam selama hampir 30 tahun sepertinya terpana dengan perubahan yang begitu drastis dalam kehidupan berbangsa ketika reformasi terjadi. Mayoritas rakyat bangsa ini, yang terlena dengan “kemerdekaan”, menikmati “kemerdekaan” dengan cara mereka sendiri, menjadi sosok yang individualis yang sangat asosial. Akibat lahirnya sosok individualis-asosial ini adalah terciptanya iklim yang chaos dalam pemerintahan dan masyarakat, sehingga tidak mendukung terciptanya suasana yang kondusif dalam rangka transisi demokrasi yang progresif, padahal itulah yang dibututhkan bangsa Indonesia.

Lambatnya transisi demokrasi pasca reformasi dan suasana yang chaos tadi pada akhirnya tidak mengubah perekonomian bangsa – karena perekonomian adalah salah satu kunci jika negara ingin maju dan rakyat sejahtera – menjadi lebih baik. Monopoli atas berbagai hak hidup rakyat dan kebutuhan strategis lainnya tetap terjadi, penguasaan modal oleh sekelompok pihak, sementara yang lainnya harus mengais tanah dalam-dalam demi mencari sekeping uang logam untuk mengganjal rasa lapar.

Monopoli yang dilakukan segelintir elit tersebut menggapai seluruh bagian dari kebutuhan strategis rakyat Indonesia. Bayangkan ketika Indonesia yang dikatakan tergolong sebagai negara miskin, tetapi di jalan raya, begitu banyak mobil mewah hilir mudik. Kita saksikan gedung-gedung pencakar langit berdiri megah dan kokoh sementara di sudut kota dan pinggir-pinggir sungai berdiri rumah-rumah kayu dengan sampah menghiasi halaman rumah mereka. Tetapi yang mengherankan, beberapa orang Indonesia termasuk dalam jajaran orang terkaya di muka Bumi ini. Hal ini mengindikasikan betapa lebarnya jurang pemisah antara kaum minoritas kaya yang memonopoli dan menghegemoni dengan kaum mayoritas miskin-papa-lemah-tertindas.

Dalam kancah perpolitikan bangsa Indonesia, dengan pengalaman terhimpit dalam jurang penuh intimidasi selama lebih dari 3 dasawarsa, rakyat Indonesia justru semakin terperosok dengan ditetapkannya peraturan mengenai Otonomi Daerah dan Pemilihan Kepala Daerah yang diserahkan sepenuhnya kepada tiap-tiap daerah. Kebebasan yang diberikan ditafsirkan dengan bebas pula oleh mereka yang terlibat, politik uang dijalankan tanpa malu-malu lagi oleh elit. Wacana propaganda yang digunakannya pun sangat memilukan, dari wacana etnocentrisme, hingga sekterianisme. Akibatnya adalah tidak ada Pilkada yang benar-benar dikatakan berhasil.

Terdapat anggapan bahwa jalan menuju pembangunan politik adalah sebuah proses yang unik, yang terbagi ke dalam tahap-tahap, dan harus dilewati oleh setiap manusia. Meskipun demikian, masyarakat Barat adalah yang telah mencapai tahap akhir, atau di tengah-tengah jalan. Konsekuensi logis dari pendirian seperti itu adalah bahwa masyarakat yang telah berada di akhir proses harus, sebagai sebuah bentuk kemurahan hati, menolong masyarakat yang terbelakang. Maka, muncullah istilah Negara Maju, Negara Berkembang, hingga Negara Tertinggal.

Terpaku pada pendirian di atas inilah yang menjadi salah satu penyebab beberapa masalah yang sebelumnya diuraikan semakin bertambah rumit, dan seolah-olah tidak menemukan akar permasalahan dan solusi yang tepat. Elit politik Indonesia tidak berusaha merumuskan sebuah pandangan nasionalisme dan ide-ide yang terkait dengannya, yang sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia, bukan menjiplak teori-teori asing dan dipraktikkan di Indonesia. Kondisi Indonesia berbeda dengan Negara lain, Indonesia memiliki identitas sendiri yang membedakannya dari bangsa lain di dunia. Hal ini yang tidak dibaca oleh elit birokrat Indonesia, yang menganggap skala prioritas nasional bagsa lain sama persis dengan skala prioritas nasional Indonesia.

Kehilangan jati diri bangsa ini tidak hanya terjadi di tingkat elit birokrat, bahkan telah sampai kepada tingkat anak-anak muda pewaris bangsa ini. Nasionalisme tidak lagi mengakar dalam jiwa rakyat Indonesia, tidak ada semangat zaman yang diwarisi dari para founding father Indonesia. Kini, bangsa ini sudah harus menyusun sebuah blue print bagi kemajuan tatanan kehidupan bangsa Indonesia sendiri melalui pemikir-pemikir dan intelektual bangsa, yang selama ini tidak pernah terfasilitasi oleh pemerintah. Dengan tersusunannya sebuah blue print mengenai tatanan kehidupan berbangsa, maka hal ini akan menjadi bahan baku yang harus menjadi salah satu amanat yang harus diterima dan dipikirkan oleh pemimpin dari bangsa yang kehilangan figur pemimpin ideal ini.

Kehilangan figur pemimpin bangsa adalah kehilangan yang sangat besar bagi suatu bangsa, tanpa figur yang dapat mengayomi, memberi arahan, dan melindungi rakyatnya. Kita lihat saja kelompok yang dengan sangat santainya mempermainkan pemerintahan dan setiap kebijakan yang dikeluarkan demi kelompok mereka sendiri, di sini pemerintah hanya menjadi pion dalam permainan catur mereka.

Semangat separatisme dan gerakan sejenis yang semakin menguat sekarang ini mengindikasikan kepemimpinan yang tidak melindungi rakyat secara keseluruhan, ada pihak yang diperlakukan secara tidak adil dalam kehidupan berbangsa. Sehingga mengikis ikatan jiwa dengan bangsa Indonesia, lantas dengan gampangnya dimanfaatkan oleh pihak asing, dan terjadilah disintegrasi bangsa. Secara halus, sebagian pihak telah melakukan kudeta atas kepemilikan bangsa ini, dengan memberlakukan peraturan yang terkait dengan hukum agama tertentu di beberapa daerah. Bahkan Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen secara serampangan, hingga beberapa kali. Harus ada yang berani mengambil langkah cepat dalam mengatasi krisis ini.

Kaum muda, sebagai aset utama masa depan bangsa harus menunjukkan sikap dalam menghadapi persoalan ini, sudah tidak ada lagi waktu untuk bersantai, bangsa ini telah menanti harum keringat para pemuda yang memperjuangkan kebebasan Negaranya dari kebodohan dan feodalisme.