Rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyepakati jadwal pemilihan umum presiden dan wakil presiden (pilpres) putaran pertama pada 8 Juli 2009 dan jika ada putaran kedua maka akan dilaksanakan pada 8 September 2009.

“Rapat pleno menyetujui 8 Juli untuk pilpres putaran satu dan 8 September untuk putaran kedua,” kata anggota KPU Abdul Aziz di Gedung KPU, Jakarta, Kamis (22/1).

Dalam menetapkan jadwal pilpres, anggota KPU mempertimbangkan beberapa poin, di antaranya mengenai pelaksanaan tahapan mulai dari pemutakhiran data pemilih, pendaftaran calon presiden dan wakil presiden, verifikasi, kampanye, dan pengadaan logistik.

“Logistik pilpres putaran pertama prosesnya bisa dimulai sebelum penetapan capres. Yang berat memang untuk (logistik) putaran kedua,” jelas Aziz.

Ditemui terpisah, anggota KPU Andi Nurpati mengatakan rapat pleno KPU telah memutuskan untuk tidak mempertimbangkan waktu penyelesaian sengketa pemilu legislatif dalam menetapkan jadwal Pilpres sehingga putaran pertama dapat dilaksanakan di awal Juli 2009.

KPU sepakat untuk menjadikan penetapan hasil pemilu legislatif yang diumumkan pada 9 Mei 2009 sebagai dasar untuk pendaftaran calon presiden dan wakil presiden oleh partai yang memenuhi syarat.

Sebelumnya, saat menyusun jadwal pilpres, KPU mempertimbangkan waktu penyelesaian sengketa pemilu legislatif di Mahkamah Konstitusi. Anggota KPU berulangkali melakukan koordinasi dengan hakim MK dan meminta agar waktu penyelesaian sengketa dipercepat.

Namun kemudian rapat pleno KPU memutuskan untuk tidak menunggu hasil sengketa pemilu legislatif di MK. Landasan KPU untuk menerima pendaftaran calon presiden dan wakil presiden adalah hasil pemilu legislatif yang ditetapkan oleh KPU pada 9 Mei 2009.

Andi mengungkapkan jika pilpres dilaksanakan awal Juli 2009 maka waktu penyiapan logistik masih mencukupi. Panitia Pengadaan dapat memulai lelang sejak April 2009.

“Tetapi khusus surat suara tidak bisa dicetak dulu kalau belum ada calon presiden dan wakil presiden yang memenuhi syarat,” tandasnya

Sumber: pilih23.com

Fraksi-fraksi di DPR akhirnya menyepakati satu materi paling krusial, yang selama ini menjadi bahan perdebatan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Presiden dan Wapres (Pilpres). Setelah melalui proses alot dan panjang, fraksi-fraksi DPR akhirnya sepakat bahwa seseorang yang akan maju sebagai capres haruslah didukung partai politik (parpol) atau gabungan parpol yang memiliki 20 persen kursi di DPR atau memperoleh 25 persen total jumlah suara pemilih dalam pemilihan umum (pemilu).

Hasil survei yang diselenggarakan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) di 33 provinsi -melibatkan 1.200 responden- menunjukkan mayoritas responden memilih Susilo Bambang Yudhoyono dan Megawati Soekarnoputri sebagai capres. Keduanya pun mengendalikan partai politik papan atas yang diprediksi akan mendominasi Pemilu 2009.

Di luar kedua nama itu, responden juga memilih Jusuf Kalla (JK) yang kini Wakil Presiden dan Ketua Umum DPP Partai Golkar, sebuah partai yang paling banyak menguasai suara di parlemen, dan dipilih mayoritas rakyat. Itulah hasil survei dan quick count LSI yang prediksinya telah mendapatkan tujuh rekor dari Museum Rekor Indonesia (Muri), sebagai pengakuan kredibilitas surveinya.

Di luar nama ketiga kandidat itu, nama lain yang juga populer di mata responden (pemilih) di antaranya adalah Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Ketua Umum Partai Hanura Wiranto.

Jusuf Kalla memiliki peluang cukup besar dan bisa menjadi kandidat kuat dalam pemilihan presiden mendatang. Apalagi, hingga kini, Partai Golkar masih solid mendukung JK. Ini bisa terlihat dalam rapat pimpinan nasional (rapimnas) Partai Golkar beberapa waktu lalu, Partai Golkar tidak menggolkan nama-nama capres. Semua peserta rapimnas konsisten, dan keluar dengan sikap politik yang sama: soal capres dibicarakan setelah pemilu legislatif.

Sri Sultan Hamengku Buwono X juga punya peluang jadi capres, namun kendaraan politiknya hingga kini be lum jelas. Partai Golkar sampai kini tidak pernah mengusulkan nama Sri Sultan. Tampaknya, ada kecenderungan kuat Partai Golkar mendukung JK. Dukungan politik yang diberikan kepada JK itu tentu bukannya tanpa alasan. Yang jelas, JK sudah lama di pemerintahan dan kini sebagai wakil presiden. Sedangkan Sri Sultan HB X bisa dikatakan pengalaman dan kemampuannya di tingkat nasional belum teruji.

Bagi Wiranto, untuk bisa menang dalam pilpres, dia harus berupaya menggalang dukungan dari partai lain sehingga bisa mencapai angka syarat dukungan 20 persen kursi di parlemen dan 25 persen suara pemilih. Ini sungguh perjuangan yang tidak ringan.

Untuk menang dalam pilpres, capres-capres butuh tiga hal. Pertama, mereka perlu terus mendongkrak popularitasnya, terutama setelah pemilu legislatif. Kedua, mereka harus berhasil melakukan lobby dan menggalang dukungan dari partai lain untuk memenuhi syarat ketentuan UU. Dan, ketiga, perlu dana besar untuk menggerakkan partainya.

Sumber: pilih23.com

Jusuf Kalla melakukan silaturahmi ke ulama Lembaga Dakwah Islamiyah Indonesia (LDII). Sebagai Ketua Umum Partai Golkar, JK meminta dukungan para ulama untuk Pemilu dan Pilpres 2009.

“Di LDII ini serasa rumah sendiri. Untuk itu saya sebagai Ketua Uumum Partai Golkar dan Wapres meminta dukungan bapak-bapak pimpinan Pondok Pesantren Burengan dan pengurus DPP LDII dalam pemilu dan pilpres mendatang,” Kata JK saat meresmikan masjid dan menara pondok pesantren LDII Burengan, Kedir, Jatim, Jumat (23/1).

Lebih lanjut JK mengaku optimis bahwa pemilu April mendatang akan berjalan lancar dan sukses. Selain itu, JK juga meminta para kiai dan pengasuh pondok pesantren untuk juga memberikan pendidikan bahwa Islam di Indonesia cukup moderat sehingga mampu memersatukan bangsa.

Pondok pesantren, katanya, merupakan pusat pendidikan yang dapat memajukan bangsa termasuk pendidikan politik. JK juga menjelaskan Islam di Indonesia dianut oleh berbagai suku dan bisa bersatu sehingga bisa sangat moderat.

JK kemudian memberikan perbandingan dengan apa yang terjadi di wilayah Timur Tengah yang dipisahkan oleh berbagai bangsa sehingga menjadi tidak akur.

“Kalau padi itukan memang awalnya hijau tapi lama kelamaan jika sudah berisi ya kuning juga, begitu pula rakyat ini,” kata JK yang disambut tepuk tangan.

Sementara itu menanggapi permintaan Wapres itu , Dewan Penasehat DPP LDII Kyai Haji Kasmudi mendoakan agar Wapres dapat perlindungan Allah dan maju dalam pemilu dan pilpres.

“Ya, Allah berikanlah Bapak Yusuf JK bisa meanjutkan kepemimpinan nasional,” doa KH Kasmudi.

KH Kasmudi juga meminta pemimpin Indonesia untuk tetap menjaga amanah yang diberikan rakyat. Pemimpin yang baik, tambahnya harus mampu menjaga amanat yang diserahkan rakyat kepadanya.

Dalam kesempatan itu, KH Kasmudi atas nama warga dan pengurus besar LDII mengucapkan terima kasih kepada Wapres yg telah hadir memberikan pembekalan kepada para santri Ponpes Burengan dan meresmikan menara agung setinggi 100 meter dengan kubah yang dilapisi emas murni.

Sumber: pilih23.com

Bermula dari “kesilapan lidah” seorang Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Ahmad Mubarok. Meskipun kemudian beliau membantah mengatakan Golkar hanya mendapat 2,5 persen suara. Mubarok mengaku statemennya dipelintir guna mengadu domba Golkar dan Demokrat. Bahkan seorang SBY sebagai pembina Partai Demokrat sudah mengadakan konferensi press khusus untuk mengklarifikasi kekhilafan tersebut. Sudah selesai sebenarnya persoalan tersebut.

Meskipun demikian ucapan sudah dilontarkan. Media massa sudah memuat berulang-ulang. Rakyatpun sudah mencerna informasi tersebut. Apa lacur!

Sungguh tepat komentar JK terhadap polemik itu. “Jangan bermimpi (Golkar) hanya akan mendapatkan 2,5 persen suara dalam pemilu mendatang. Silakan saja yang bermimpi buruk. Yang (bilang) itu cuma seseorang yang tidak tahu hal-hal itu (Golkar),” tandas Kalla (kompas.com. 9/2). <!–[if !vml]–><!–[endif]–>Tepat!

Sumber: Pusat Data Redaksi “PR”, 16 Februari 2009

Kita lihat di Jawa Barat yang mempunyai pemilih terbesar kedua di Indonesia. Sekitar 29 juta lebih pemilih berdomisili di sana.

Pada tahun 2008 ini sudah berlangsung 17 pilkada di Jabar. Mulai dari Kabupaten Purwakarta pada bulan Januari 2008 sampai pilkada terakhir Kabupaten Subang pada bulan Oktober.

Dari 17 pilkada ini ada dua partai politik yang mendominasi pilkada yaitu Golkar dan PDIP. Masing-masing memiliki 15% dari total resultan politik Jabar. Sisanya masih jauh di bawah dominasi kedua partai itu.

Gambaran ini tak jauh berbeda dengan hasil perolehan suara DPRD Jabar di Pemilu 2004. Resultan pilkada di 16 kab/kota tadi dibandingkan dengan perolehan suara parpol pada Pemilu 2004 di 16 kab/kota memperlihatkan hasil yang kurang lebih sama. Partai Gokar mendominasi Pemilu 2004 dengan telak di 17 kota/ kabupaten di Jabar.

 

<!–[if !vml]–><!–[endif]–>

Sumber: Diolah dari data KPU Jawa Barat

Sumber: Diolah dari data KPU Jawa Barat

Bahkan dibandingkan dengan urutan kedua (PDIP) dan ketiga (PKS), Golkar masih melaju jauh. Lebih dari dua kali lipat.

<!–[if !vml]–><!–[endif]–>Apalagi dalam iklan terbaru Partai Golkar seperti ada “nafas konsolidasi” yang kental. Selama ini terkesan ada berbagai perbedaan di antara pemimpin Partai Golkar.

Sulit membayangkan jika Jusuf Kalla, Surya Paloh Sultan HB X, dan Akbar Tandjung tertawa bersama dalam satu panggung, apalagi dalam beberapa waktu terakhir ini. Namun dalam iklan Partai Golkar terbaru mereka hadir bersama. Ungkapan Akbar Tanjung mencerminkan konsolidasi Partai Golkar menjelang Pemilu 2009 nanti. “Bahwa saya dengan JK ada perbedaan pendapat itu tidak bisa dipungkiri. Tapi dalam konteks menjelang pemilu, kami punya kepentingan yang sama, bagaimana Golkar bisa mendapat dukungan signifikan sekurang-kurangnya sama Pemilu 2004,” ujarnya (inilah.com 9/2).

Jadi dengan pengalaman sejak Pemilu 2004 dan proses konsolidasi partai, maka pihak yang meremehkan Partai Golkar memang harus siap-siap bermimpi buruk!

Sumber: pilih23.com

surveySetelah reformasi, survei politik seperti mendapat tempat dan pasarnya. Menjelang Pemilu atau Pilkada kita biasanya disuguhi berbagai hasil survei yang mengukur tingkat popularitas dan tingkat keterpilihan para kandidat Pemilu. Di hari pemilihanpun survei tidak berhenti. “Perhitungan cepat” berlomba cepat menampilkan prediksi hasil dari perhitungan suara.

Puncaknya adalah Pemilu tahun 2004. Ketika rakyat Indonesia berkesempatan memilih pemimpin dan wakil mereka di parlemen secara langsung. Tidak mengherankan. Pemilihan langsung membuat para kandidat menjadi tergantung dengan opini dan pilihan masyarakat.

Bagaimana kaitannya dengan survei politik? Secara tidak langsung rupanya hasil survei ini mempengaruhi pendapat sebagian masyarakat. Di antara kelompok fanatik dan apatis, rupanya lebih banyak kelompok yang mencari “aman”. Mereka ini punya kecenderung an “ikut-ikutan” memilih kandidat yang mempunyai peluang paling besar untuk menang.

Kondisi inilah yang dimanfaatkan oleh para kandidat atau partai untuk membayar survei yang bertujuan mempengaruhi suara dari kelompok masyarakat yang mencari “aman” tersebut.

 

Sebelumnya lembaga survei melakukan survei politik secara independen. Data-data dan hasil survei dimanfaatkan dan dijadikan acuan tim sukses salah satu kandidat untuk merancang atau memperbaiki strategi kampanye mereka.

Namun kini tidak sedikit lembaga survei yang merangkap pekerjaan sebagai konsultan pemenangan salah satu kandidat atau partai peserta Pemilu maupun Pilkada. Artinya? Obyektivitas dan kemandirian survei yang mereka lakukan memang patut dicurigai. Kini survei dijadikan sebagai upaya untuk mempengaruhi opini rakyat terhadap partai dan kandidat yang membayarnya. Sederhananya mereka akan merancang survei yang menempatkan kandidat dan partai tersebut berada dalam rating tinggi. Menyebarluaskannya. Media massa memuatnya. Dan rakyat dipaksa menelannya!

Survei inilah yang membodohi rakyat. Dengan berlindung di balik akademisi dan ilmiah, yang mereka lakukan sebenarnya lebih pantas disebut iklan politik. Survei benar-benar dilakukan untuk mempengaruhi opini positif terhadap kandidat atau partai yang membayar mereka. Tidak ada bedanya dengan iklan bukan?

Bagaimana bisa? Inilah pembodohan kedua. Rakyat hanya disodori hasil akhir. Paling berisi rating dan jumlah responden. Padahal lembaga survei, tanpa diketahui rakyat, sebenarnya bisa mengatur pertanyaan dan merekayasa pemilihan responden.

Misalnya dalam suatu hasil survei, JK sama sekali tidak disebut sebagai calon presiden yang populer di mata responden. Tidak ada responden yang memilih JK dalam rating popularitas calon presiden. Benarkah? Karena dalam survei yang sama justru JK menempati urutan teratas sebagai calon wakil presiden yang popular mendampingi presiden saat ini.

Ini bisa saja terjadi karena dalam pertanyaan tertutup yang sering digunakan dalam survei nama JK tidak ada dalam pilihan jawaban untuk pertanyaan calon presiden yang dianggap populer. Nama JK berada dalam pilihan jawaban calon wakil presiden. Meski biasanya ada jawaban kosong untuk diisi responden, tapi tidak akan banyak responden yang menuliskan jawaban di luar pilihan jawaban yang tersedia. Jadi bagaimana akan dipilih jika tidak ada dalam pilihan jawabannya?

Belum lagi jika kita secara kritis bertanya: siapakah yang menjadi responden survei tersebut?

Sudah saatnya rakyat diberi tahu: Kritis dan jangan mengandalkan hasil survei. Jangan mau disetir oleh permainan intelektual yang berkongsi dengan elit politik. Lembaga survei harus dipaksa jujur menyebutkan pihak yang membiayai survei. Rakyat agar kritis terhadap kredibilitas lembaga survei.

Survei harus dikembalikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang terikat dengan metodelogi dan teknik survei. Bukan ditunggangi oleh kepentingan politik. Ini persis ketika Orde Baru menunggangi survei yang dilakukan Badan pusat Statistik (BPS) untuk memperlihat kemajuan dan kesejahteraan semu.

Sumber: pilih23.com

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.